Profil Kantor

Terwujudnya Kalteng Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalteng BERKAH (Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis) merupakan visi tahun 2016-2021 dari Gubernur Kalimantan Tengah yang dapat dicapai salah satunya melalui pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional dan Akuntabel. Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 yang akan menjadi pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi Inspektorat sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintahan telah diberikan kewenangan yang cukup besar dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.

Sesuai Pasal 378 dan 379 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 378

Ayat (1)

:

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.

Pasal 379

Ayat (1)

:

Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah provinsi;


Ayat (2)

:

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dibantu oleh Inspektorat Provinsi. 

Peran Inspektorat sebagai perangkat Gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan semakin diperkuat. Hal ini juga terlihat dalam pasal 385 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib untuk melakukan pemeriksaan atas aduan masyarakat dan bahkan Aparat Penegak Hukum wajib untuk melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sebelum melakukan pemeriksaan atas aduan masyarakat.

Penguatan peran Inspektorat sebagai perangkat pengawasan dan pembinaan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 20 ayat 1 yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap pelanggaran/penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut serta mengingat tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka perencanaan strategis yang cermat dan seksama sangat diperlukan untuk membantu pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah akan menjelaskan strategi kebijakan dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan di Kalimantan Tengah untuk kurun waktu lima tahun mendatang serta akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya.