Visi dan Misi

Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tanggung jawab moral dan teknis terhadap pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kerangka struktur organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat merupakan SKPD dengan unsur staf yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara langsung kepada Gubernur Kalimantan Tengah selaku Kepala Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dengan visi dan misi sebagai berikut:

A. Visi

          Pernyataan Visi suatu organisasi berisi cita-cita atau harapan organisasi yang ingin dicapai di masa mendatang. Visi perlu dirumuskan dan dikomunikasikan kepada pihak internal manajemen dan para stakeholders sehingga visi ini bisa menjadi visi bersama (shared vision). Visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah diformulasikan sebagai berikut

"Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Kalimantan Tengah melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional dan Akuntabel"

Visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijelaskan dengan kata kunci yang diambil dari Visi sebagai berikut yaitu:

1. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, merupakan penggambaran dari adanya sebuah pemerintahan dengan hubungan yang sinergis dan konstruktif antara Negara, Sektor Swasta dan Masyarakat dalam prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab dan memiliki visi strategis.

2. Di Provinsi Kalimantan Tengah, mencakup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri atas Sekretariat Provinsi, Sekretariat Dewan, Badan/Dinas dan Inspektorat, serta Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

3. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, melingkupi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan dari aspek tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan serta pengelolaan sarana dan prasarana.

4. Profesional dan Akuntabel, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peran yang besar sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai Aparat Pengawasan Internal yang Profesional dan Akuntabel, Inspektorat diharuskan memiliki keahlian dan keterampilan dalam pengawasan di bidang keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dapat melakukan pengawasan dan pembinaan yang dapat dipertanggungjawabkan di lingkup kewenangannya.

B. Misi

           Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang misi merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi suatu organisasi. Misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1.  Membina dan mengawasi Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan, taat, efektif, efisien dan bebas KKN di Provinsi Kalimantan Tengah

2.  Meningkatkan kepercayaan publik melalui fungsi penjaminan mutu dan pelayanan konsultansi

3.  Meningkatkan kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang kompeten dan bebas KKN.

4.  Meningkatkan sistem informasi pengawasan berbasis Teknologi Informasi

Misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.  Membina dan mengawasi Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan, taat, efektif, efisien dan bebas KKN di Provinsi Kalimantan Tengah

Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didasari prinsip-prinsip transparansi, ketaatan, efektifitas, efisiensi dan bebas KKN dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan target pembangunan provinsi dan nasional, mencakup aspek pelaksanaan tugas pokok, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan pengelolaan Sumber Daya Manusia.

2.  Meningkatkan kepercayaan publik melalui fungsi penjaminan mutu dan pelayanan konsultansi

Melakukan pelayanan publik melalui penanganan pengaduan masyarakat dan pemberian jasa konsultasi yang bebas dari konflik kepentingan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan semakin meningkat.

3.  Meningkatkan kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang kompeten dan bebas KKN.

Melakukan pembinaan internal Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, terutama kepada pejabat fungsional tertentu dengan mengedepankan penanaman nilai-nilai integritas atau revolusi mental, anti korupsi, beretika, berkomitmen terhadap mutu dan akuntabel.

4.  Meningkatkan sistem informasi pengawasan berbasis Teknologi Informasi

Melakukan peningkatan sistem informasi pengawasan yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memudahkan akses publik sesuai dengan cita-cita reformasi birokrasi yang transparan dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.